Cara menghitung potongan BPJS dari gaji UMK: JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP
Satu hal yang sering bikin karyawan bingung dan tim payroll pusing itu bukan sekadar “berapa gaji UMK”, tetapi kenapa angka yang diterima di rekening bisa berbeda dari slip gaji. Karena itu, artikel ini berangkat dari rujukan resmi tentang besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan (lihat: besaran iuran JHT, JKK, JKM, JP, dan JKP menurut BPJS Ketenagakerjaan) dan satu riset akademik yang membahas bagaimana beban iuran/payroll tax “terbagi” dalam sistem pasar kerja (lihat: penelitian tentang incidence payroll taxation dan institusi pasar kerja).
 |
| Rangkuman visual potongan BPJS gaji UMK untuk menghitung iuran JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP secara rapi dan akurat. (Ilustrasi oleh AI) |
Kami mengangkat tema ini karena salah hitung iuran itu efeknya cepat terasa: take-home pay karyawan jadi tidak sesuai ekspektasi, komponen biaya perusahaan meleset, dan yang paling tidak enak—muncul ketidakpercayaan kecil yang lama-lama mengganggu hubungan industrial. Jadi, sebelum isu membesar, lebih baik rapikan dari dasar: cara menghitungnya, cara menjelaskannya, dan cara mengontrolnya. Di sini kita bahas tuntas—dengan contoh, tabel, dan checklist—agar urusan potongan bpjs gaji umk jadi transparan dan mudah dipertanggungjawabkan.
1. Peta besarnya dulu: mana yang dipotong dari gaji, mana yang dibayar perusahaan
Biar tidak berputar-putar, kuncinya begini: tidak semua program BPJS Ketenagakerjaan memotong gaji karyawan. Ada porsi yang menjadi tanggungan pemberi kerja, dan ada yang ditanggung bersama.
Ringkasan cepat (untuk dibaca sebelum masuk angka)
JHT (Jaminan Hari Tua): ditanggung bersama (ada porsi potongan karyawan).
JP (Jaminan Pensiun): ditanggung bersama (ada porsi potongan karyawan) dan ada batas upah maksimal untuk perhitungan iurannya.
JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja): tanggungan perusahaan, besarannya tergantung tingkat risiko kerja.
JKM (Jaminan Kematian): tanggungan perusahaan.
JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan): iurannya ditanggung Pemerintah Pusat dan rekomposisi dari program lain (bukan potongan langsung dari gaji karyawan).
Kalau Anda mengelola tenaga kerja pabrik, layanan penunjang seperti keamanan sering ikut terdampak dinamika kepesertaan dan administrasi ketenagakerjaan; di BIG, kami mengelolanya sebagai bagian dari layanan Integrated Security Solutions yang terukur dari sisi SOP dan kepatuhan.
2. Besaran iuran resmi: persentase dan pembaginya (PU/Penerima Upah)
Bagian ini penting untuk “menutup pintu debat” di internal. Angka di bawah merujuk pada rujukan resmi BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta Penerima Upah (PU).
Tabel iuran BPJS Ketenagakerjaan (PU)
| Program | Persentase | Dibayar siapa | Catatan penting |
|---|---|---|---|
| JHT | 5,7% | Karyawan 2% + Perusahaan 3,7% | Potongan dari gaji ada (2%) |
| JKK | 0,10%–1,60% | Perusahaan | Tergantung tingkat risiko pekerjaan |
| JKM | 0,30% | Perusahaan | Tidak ada potongan dari gaji |
| JP | 3% | Karyawan 1% + Perusahaan 2% | Ada batas maksimal upah perhitungan iuran |
| JKP | 0,46% (mekanisme) | Pemerintah + rekomposisi | Tidak dipotong langsung dari gaji karyawan |
“Payroll yang rapi itu bukan soal rumus—melainkan konsistensi menerapkan rumus yang sama, plus kemampuan menjelaskan logikanya ke karyawan.”
3. Cara menghitung potongan dari gaji UMK (step-by-step yang bisa langsung dipakai)
Kita masuk ke inti praktiknya. Di lapangan, pertanyaan yang paling sering muncul adalah: “Berarti gaji UMK saya dipotong berapa?” Jawabannya: potongan karyawan umumnya berasal dari JHT (2%) dan JP (1%), dengan catatan JP memakai batas upah maksimal untuk perhitungannya.
Langkah 1: tentukan upah yang jadi dasar perhitungan
Jika Anda menghitung berdasarkan gaji UMK, gunakan angka UMK sebagai “upah sebulan” (sesuai kebijakan pengupahan perusahaan).
Jika perusahaan memiliki komponen tunjangan tetap yang dihitung sebagai dasar iuran, pastikan definisinya konsisten dan terdokumentasi.
Langkah 2: hitung potongan karyawan
Potongan JHT karyawan = 2% × upah sebulan
Potongan JP karyawan = 1% × upah sebulan (dengan batas maksimal upah perhitungan)
Total potongan karyawan (umum) = (2% + 1%) × upah sebulan
Langkah 3: hitung kontribusi perusahaan (untuk budgeting)
JHT perusahaan = 3,7% × upah
JP perusahaan = 2% × upah (dengan batas maksimal upah perhitungan)
JKK perusahaan = (0,10% s.d. 1,60%) × upah (sesuai kategori risiko)
JKM perusahaan = 0,3% × upah
JKP mengikuti ketentuan Pemerintah dan rekomposisi (bukan potongan gaji)
Dalam praktik outsourcing, kontrol komponen biaya seperti ini biasanya lebih stabil bila proses rekrutmen, onboarding, dan administrasi kepesertaan dikelola end-to-end; pada kebutuhan tertentu, perusahaan dapat memanfaatkan Manpower Solutions Provider untuk menekan noise administratif tanpa mengurangi kepatuhan.
4. Contoh simulasi: gaji setara UMK, dipotong berapa (karyawan) dan berapa beban perusahaan
Agar terasa nyata, berikut simulasi yang mudah dibaca. Anggap upah sebulan = Rp 6.000.000 (angka ini juga dipakai sebagai ilustrasi pada contoh di rujukan BPJS Ketenagakerjaan).
Tabel simulasi potongan karyawan
| Komponen potongan dari gaji | Rumus | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| JHT (karyawan) | 2% × 6.000.000 | 120.000 |
| JP (karyawan) | 1% × 6.000.000 | 60.000 |
| Total potongan karyawan | 180.000 | 180.000 |
Tabel simulasi beban perusahaan (contoh)
| Komponen beban perusahaan | Rumus | Nilai (Rp) |
|---|---|---|
| JHT (perusahaan) | 3,7% × 6.000.000 | 222.000 |
| JP (perusahaan) | 2% × 6.000.000 | 120.000 |
| JKM (perusahaan) | 0,3% × 6.000.000 | 18.000 |
| JKK (perusahaan) | contoh 1,13% × 6.000.000 | 67.800 |
Catatan: JKK berbeda-beda tergantung tingkat risiko kerja. Untuk konteks pabrik, kategorinya sering berada pada tingkat risiko lebih tinggi dibanding pekerjaan administrasi.
5. Sudut pandang yang sering terlupa: iuran itu memengaruhi perilaku dan ekspektasi
Setelah angka beres, biasanya muncul pertanyaan lanjutan: “Kenapa harus segini?” Di titik ini, riset akademik tentang payroll taxation membantu memahami bahwa kontribusi semacam ini dapat berdampak pada struktur upah dan persepsi biaya di pasar kerja—bukan hanya soal hitung-hitungan internal.
Apa relevansinya untuk HR & Industrial Relation?
Transparansi potongan membuat komunikasi lebih tenang.
Komponen yang dibayar perusahaan perlu terlihat sebagai “investasi perlindungan kerja”, bukan “biaya tak terlihat”.
Sistem yang konsisten mengurangi potensi gesekan saat audit atau saat karyawan membandingkan slip gaji.
Untuk perusahaan yang juga mengelola layanan kebersihan, disiplin administrasi dan kepatuhan K3 sering berjalan beriringan—terutama pada area kerja khusus dan audit pelanggan. Di BIG, banyak klien mengintegrasikan kebutuhan itu melalui Specialized Cleaning Services dengan kontrol checklist dan pelaporan yang rapi.
6. HowTo: membuat “kalkulator potongan BPJS” versi spreadsheet (tanpa ribet)
Bagian ini sengaja dibuat seperti SOP mini, supaya bisa Anda serahkan ke tim payroll atau vendor admin.
HowTo (praktis)
Tujuan: menghitung potongan bpjs gaji umk secara konsisten untuk seluruh karyawan PU.
Yang dibutuhkan: kolom upah sebulan, kategori risiko JKK, dan flag batas upah JP.
Langkah-langkah:
Buat kolom Upah Dasar Iuran (angka UMK atau upah sesuai kebijakan).
Buat kolom JHT_Karyawan = Upah × 2%.
Buat kolom JP_Karyawan = MIN(Upah, BatasUpahJP) × 1%.
Buat kolom Potongan_Total_Karyawan = JHT_Karyawan + JP_Karyawan.
Buat kolom JHT_Perusahaan = Upah × 3,7%.
Buat kolom JP_Perusahaan = MIN(Upah, BatasUpahJP) × 2%.
Buat kolom JKM_Perusahaan = Upah × 0,3%.
Buat kolom JKK_Perusahaan = Upah × TarifJKK (sesuai kategori risiko).
Buat kolom ringkas Total_Beban_Perusahaan = JHT_Perusahaan + JP_Perusahaan + JKM_Perusahaan + JKK_Perusahaan.
Bonus yang sering menyelamatkan waktu: siapkan satu sheet “Parameter” berisi BatasUpahJP dan tarif-tarif JKK per kategori, supaya saat regulasi berubah Anda tidak mengedit rumus satu-satu.
7. Checklist komunikasi ke karyawan (agar tidak ada drama di hari gajian)
Payroll yang benar belum tentu dipahami. Komunikasi yang rapi biasanya menurunkan komplain sampai separuhnya.
Checklist 60 detik
Di slip gaji, jelaskan potongan JHT dan JP sebagai potongan karyawan.
Di memo internal, jelaskan bahwa JKK/JKM adalah tanggungan perusahaan.
Jika ada perubahan kebijakan perhitungan dasar upah, dokumentasikan dan sosialisasikan.
Siapkan contoh simulasi 1 halaman (seperti tabel di atas).
Untuk perusahaan dengan mobilitas operasional tinggi (antar-jemput, driver operasional, driver eksekutif), ketertiban administrasi kepesertaan dan jadwal kerja sama pentingnya dengan keselamatan berkendara. Kebutuhan ini bisa dikelola melalui Professional Driver Services yang menekankan disiplin SOP dan etika layanan.
8. FAQ: pertanyaan populer soal potongan BPJS dari gaji UMK
Agar artikel ini benar-benar “kepakai”, berikut jawaban ringkas untuk pertanyaan yang paling sering muncul.
Apakah JKK dipotong dari gaji karyawan?
Tidak. JKK adalah tanggungan perusahaan, dan tarifnya tergantung tingkat risiko pekerjaan.
Apa saja yang biasanya mengurangi take-home pay dari program BPJS Ketenagakerjaan?
Umumnya potongan dari gaji karyawan berasal dari JHT (2%) dan JP (1%) untuk peserta PU.
Kenapa JP tidak selalu dihitung dari gaji penuh?
Karena ada batas maksimal upah untuk perhitungan iuran JP. Jika gaji di atas batas tersebut, perhitungan iuran memakai angka batas, bukan gaji aktual.
Apakah JKP dipotong dari gaji?
Tidak dipotong langsung dari gaji karyawan. Mekanismenya ditanggung Pemerintah Pusat dan rekomposisi dari program lainnya.
Kalau gaji saya setara UMK, apakah hitungnya selalu sama?
Rumus dasarnya sama, tetapi “upah dasar iuran” mengikuti kebijakan pengupahan internal perusahaan (misalnya definisi komponen upah/tunjangan tetap yang menjadi dasar).
9. Tentang BIG dan komitmen kepatuhan
Kami, PT Bima Indo Garda (BIG), adalah perusahaan outsourcing dan solusi jasa terpadu (security, cleaning, manpower, dan driver) yang berbasis di kawasan industri. Dalam menjalankan layanan, kepatuhan administrasi ketenagakerjaan adalah bagian dari disiplin operasional—bukan sekadar dokumen.
Sebagai bentuk akuntabilitas, kami adalah perusahaan jasa pengamanan yang terdaftar/berkaitan dengan institusi resmi, termasuk Kementerian Hukum Republik Indonesia, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia ABUJAPI, dan Kemenkeu.
Payroll rapi itu menenangkan semua pihak
Sebagai penutup, ketika potongan gaji dihitung dengan konsisten dan dijelaskan dengan bahasa yang manusiawi, Anda mengurangi dua risiko sekaligus: risiko ketidakpatuhan dan risiko “noise” hubungan industrial. Mengakhiri artikel ini, pastikan tim Anda punya satu standar hitung, satu standar komunikasi, dan satu standar dokumentasi.
Jika Anda ingin kami bantu merapikan SOP payroll untuk tenaga kerja penunjang, administrasi kepesertaan, atau desain layanan operasional yang lebih tertib, silakan hubungi Contact PT Bima Indo Garda atau gunakan tombol WhatsApp di bagian bawah artikel ini.